Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Sosialisasi undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan publik (KIP)

Zona Jabar

Pangenan – Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik (KIP) di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Selasa, (26/03/2019).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kominfo Drs Yadi Wikarsa M.S.i, dilakukannya sosialisasi ini, masyarakat bisa membuka tirai informasi publik berbagai akses informasi yang diharapkan masyarakat. “Berbagai kegiatan dan agenda yang ada di dinas pemerintahan wajib harus diketahui oleh publik.” Jelas  Sekdis Yadi Wikarsa.” paparnya.

Sedangkan Kepala Bidang Pengelolaan  Komunikasi Informatika Publik Kabupaten Cirebon Hj. Kartika, menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan atas dasar hukum penyelenggaraan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten cirebon.

“Kami laksanakan kegiatan ini, bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi KIP. Selain itu manfaat pengembangan Informasi Teknologi di Kabupaten Cirebon,  mempunyai tujuan dengan terbentuknya KIP di masing-masing desa se-Kabupaten Cirebon supaya tercapai suksesnya proses Diseminasi Informasi dari Pemerintah.” Ungkapnya. 


Sementara dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Sugeng Darsono SH MM melalui Sekdis Drs Yadi Wikarsa menyampaikan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, baik melalui media elektronik, media cetak, media sosial. oleh karena itu diperlukan adanya saluran-saluran penyampai informasi, yang berbentuk lembaga non formal didalam suatu wadah atau kelompok tertentu agar informasi berjalan cepat aktual, bersifat global, serentak dan interaktif sehingga media elektronik tidak terkendala oleh periodisitas. Bahkan menurutnya, saat ini sangat diperlukan bila terjadi peristiwa besar serentak beredar serta membangkitkan interaksi informadi publik diinstansi terkait.  inilah realitas baru informasi berkat revolusi informasi dan komunikasi, sehingga publik menjadi konsumen sekaligus produsen (news maker) informasi. 

“Kami wajibkan Kuwu se-kabupaten Cirebon untuk membentuk KIP hasil kinerja desanya.  Kehadiran KIP ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai upaya pembendung dan penyaring informasi bagi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan informasi masyarakat.” tandasnya.

Sedangkan  nara sumber Abdul Nanan dari DPMPD Kabupaten Cirebon, mengharapkan melalui program kegiatan ini dapat terbentuk Komunikadi Informasi Publik (KIP) di setiap desa se-Kabupaten Cirebon dalam rangka membantu turut serta berperan aktif dalam penyampaian penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

“Adanya sosialisasi KIP ini, semoga dapat berdaya guna sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengontrol sosial dalam pembangunan serta pelancaran arus informasi.” Harapnya. (Z-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

//luvaihoo.com/afu.php?zoneid=3191096
Open chat
1
Mohon menunggu....
Kami akan segera membalas